Perangi kemiskinan, alokasikan 20% APBD untuk pembangunan desa.
Madiun, JNN – Kemiskinan, menjadi ‘momok’ bagi setiap daerah, tak terkecuali bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, Jawa Timur. Karena itu, Pemkab Madiun menaruh perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan, meski kemiskinan dan penyebabnya bersifat dinamis.
Dan, untuk mengentas masyarakat miskin itu, diperlukan adanya kebijakan yang dinamis, dengan merespon cepat permasalahan yang akan menambah kemiskinan.
Bupati Madiun, Ahmad Dawami mengungkapkan, untuk mengurangi kemiskinan di wilayahnya, jajaran Pemkab setempat memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat. Guna mendukung program itu, dialokasikan 20 persen APBD untuk pembangunan di desa.
“Jadi total anggaran di kita itu dari APBD 20 persennya kita taruh di desa. Jadi seluruh permasalahan yang ada di desa itu bisa terselesaikan di tingkat desa, tidak perlu naik di tingkat kecamatan atau tingkat kabupaten,” ujar Ahmad, dalam Airlangga Forum Podcast di Pendapa Muda Graha, yang digelar akhir pekan lalu.
Dengan begitu, kata dia, jika desa-desa itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, masyarakat akhirnya juga mendapatkan sentuhan. Dia menyebut, di wilayahnya pada 2021 sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Dari 198 desa yang ada, semua dikategorikan sebagai desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri. Dengan status itu, seluruh permasalahan baik sosial, keamanan maupun ekonomi bisa ditangani oleh pemerintah desa sendiri.
Sehingga, imbuh dia, pihaknya hanya memberi motivasi, arahan dan Standard Operating Procedure (SOP) yang harus dilaksanakan.
“Tinggal kita dari pemerintahan kabupaten bagimana kita memberi motivasi, memberi arahan atau bahkan SOP yang harus dijalankan di tiap desa di Kabupaten Madiun,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Profesor Badri Munir Sukoco, mengapresiasi langkah Bupati Madiun yang memperhatikan daerah pedesaan (rural areas) dengan mengalokasikan 20 persen APBD untuk pembangunan desa.
Selain itu, Badri juga mengapresiasi kebijakan Bupati Madiun yang berupaya menciptakan dinamika di daerah pedesaan untuk giat membangun.
“Pendekatan dari rural bagaimana mengangkat yang 44 persen ini agar bisa setara taraf hidupnya, sosial, ekonomi, budayanya dengan yang ada di kota. Kami perlu mengapresiasi. Dan tadi beberapa istilah yang selama ini kami sampaikan di kelas terkait dengan kapabilitas yang dinamis dan lain-lain. Pak bupati sudah punya itu. Ada treatment, treatmennya harus dinamis. Kalau kami memandangnya sebagai dinamic capability,” beber Badri.
Menurut Badri, Bupati Madiun juga melakukan sensing, reconfiguring, dan seizing atau mengalokasikan anggaran untuk hal-hal yang diprioritaskan bagi pembangunan di pedesaan tanpa meninggalkan daerah perkotaan.
Kegiatan dialog juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama, tentang Pembangunan Daerah dan Perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Pemkab Madiun dan Unair Surabaya. (bri-sry)
