PPSD Jatim ragu ada peningkatan layanan
Surabaya, jendelanusanews.com – Kabar bakal naiknya tarif jasa pemotongan hewan, memantik reaksi Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSD) Jatim, Muthowif.
Dengan tegas pria yang karib disapa Thowif itu, menyikapi usulan Direktur PD RPH Kota Surabaya, terkait penyesuaian harga tarif jasa pemotongan hewan.
Thowif mempertanyakan kemampuan kinerja direksi maupun bawas PD RPH, terutama saat memaparkan visi misi di depan tim seleksi. Bilamana kerugian RPH harus dibebankan kepada pengguna jasa.
“Lantas, kerja direksi apa dalam meningkatkan pendapatan?” cetus Thowif melalui keterangan tertulis, Rabu (23/11/2022).
Menurut Thowif, direksi dibayar tinggi untuk menciptakan inovasi, meningkatkan pendapatan sesuai dengan tujuan dibentuknya PD RPH.
“Kalau jajaran direksi tidak mampu meningkatkan pendapatan seharusnya malu, karena gagal dalam memimpin dan mengelola PD RPH,” cetus dia.
Thowif menekankan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, merealisasikan janjinya. Melebur BUMD Surabaya, bila dinilai tidak efektif atau kurang optimal. Dikatakan, fungsi daripada PD RPH dibentuk untuk memberikan pelayanan daging yang ASUH (aman, sehat, utuh dan halal). Kemudian, memberi kontribusi terhadap pendapatan APBD.
Menurut dia, bila jajaran direksi dan bawas tidak mampu menciptakan inovasi meningkatkan pendapatan PD RPH, lebih baik PD RPH dibubarkan.
“Dan pemotongan sapi, kambing dan babi dikembalikan ke dinas terkait,” tukas Dosen Fisip UNIPRA.
Bahkan, mantan Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jatim ini meyakini, penyesuaian tarif belum mampu meningkatkan pelayanan jasa bagi mitra jagal. Justru dia menilai, ada indikasi hanya untuk membayar beban hutang yang selama ini dimiliki PD RPH.
Thowif berharap, sebelum diberlakukan penyesuaian tarif jasa pemotongan hewan. Sebaiknya dilakukan audit dulu oleh pihak auditor independen.
“Untuk mengetahui kondisi objektif laporan keuangan dan aset yang dimiliki PD RPH,” usul Thowif. (ceb)
