Otoritas Bandara I Gusti Ngurah Rai lakukan 19 kali simulasi
Bali, JNN – November 2022 nanti, Indonesia bakal punya gawe bertaraf internasional. Pemerintah menetapkan Pulau Bali sebagai lokasi penyelenggaraan hajatan tersebut.
Provinsi Bali bakal menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan kegiatan internasional Presidensi G20 yang bakal dilaksanakan pada November 2022 mendatang.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris, menyebutkan Pemerintah Provinsi Bali bersama stakeholders mampu menyelenggarakan atau memastikan terselenggaranya acara-acara besar di Bali dengan tetap mentaati protokol kesehatan.
Pernyataan itu diungkapkan Charles saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI meninjau penerapan protokol kesehatan dalam rangka persiapan G20 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, belum lama berselang.
“Kami sudah mendengarkan penjelasan dari Wakil Gubernur Bali maupun dari berbagai stakeholder, termasuk otoritas bandara dan KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Denpasar. Karena itu, kami cukup yakin Bali siap menjadi tuan rumah G20. Apalagi sudah ada simulasi sebanyak 19 kali di bandara, bagaimana menghadapi pelaku perjalanan dari luar negeri, termasuk delegasi dari forum-forum besar seperti G20,” jelas Charles.
Pada kunker tersebut, Charles memaparkan, Komisi IX DPR RI mengelilingi Bandara Ngurah Rai dan melihat fasilitas yang ada di sana sekaligus melakukan semi simulasi untuk mengecek kesiapan menyambut para delegasi. Mulai dari sisi migrasinya, pelayanan petugas dalam menghadapi pelaku perjalanan yang datang, pemeriksaan dan penjagaan sampai dengan selesai dan keluar dari bandara.
“Nah setelah dari bandara, kami rapat dengan Pemprov Bali yang diwakili Pak Wakil Gubernur, dan sekaligus menanyakan berbagai hal tentang kesiapan pemprov dalam menghadapi event internasional, khususnya forum G20. Mengingat, Bali akan dijadikan tempat akhir bagi G20 di November nanti,” terang dia.
Disampaikan Charles, kehadiran Komisi IX DPR RI secara tidak langsung merupakan bentuk dukungan kepada Provinsi Bali yang saat ini mengalami masa sulitnya. Pasalnya, pandemi Covid-19 berpengaruh secara signifikan pada industri pariwisata di Bali. Pembatasan mobilitas bagi pelaku perjalanan, baik domestik maupun mancanegara menjadi pukulan telak pada sektor wisata Bali.
“Sehingga Komisi IX datang ke Bali untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan. Baik dari Pemprov Bali maupun dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) Bali dan PERSI (Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) Denpasar. Sehingga, kami bisa membantu provinsi Bali segera bangkit menghadapi Covid-19,” beber Charles.
Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, salah satu yang dikeluhkan Pemprov Bali dalam pertemuan tersebut, yakni mengenai restriksi bagi pelaku perjalanan yang ingin ke Bali.
Menurutnya, pemerintah harus membuat kajian secara komprehensif dalam memberlakukan pembatasan pelaku perjalanan dengan mempertimbangkan munculnya varian baru saat ini. Bahkan kalau perlu, lanjutnya, model travel bubble yang saat ini sudah dicanangkan untuk kegiatan besar perlu dilakukan secara masif. Sehingga, perekonomian Bali bisa hidup kembali.
“Jadi perlu dicari inovasi-inovasi, terobosan-terobosan lain. Kita paham bahwa kita punya tugas besar untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid. Tetapi di sisi lain, harus ada terobosan lain. Terobosan baru untuk memastikan perekonomian masyarakat Bali bisa berjalan dengan baik,” ulas dia.
Legislator Dapil DKI Jakarta III itu, berharap Kementerian Kesehatan dapat memberikan dukungan dalam berbagai bentuk yang dibutuhkan Bali, sehingga seluruh kegiatan besar, termasuk G20 dapat berjalan baik. Terlebih, sebelum munculnya pandemi, kontribusi Provinsi Bali kepada Indonesia secara umum sangat besar, yakni dengan adanya devisa dari pariwisata dan sebagainya.
“Tetapi hari ini ketika masyarakat Bali sedang menghadapi kesulitan. Kami harus hadir bersama-sama dengan masyarakat Bali, dengan harapan bisa membawa Bali dari masa masa sulit,” pungkas dia.
Dalam kunjungan yang dihadiri Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene tersebut, tim juga menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Bali. (bri-dik)
