Jakarta, JNN – Tahun depan, Pemerintah menetapkan anggaran Dana Desa sebesar Rp 68 triliun. Dana Desa tersebut akan dibagi untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia. BLT Desa diberikan Rp 300 ribu per bulan untuk setiap keluarga yang masuk kategori.
Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempunyai wejangan khusus kepada penerima dan pengelola BUMDes.
“BUMDes naik 600%, tepatnya 600,6%, dari 2018 8.100 melompat menjadi 57.200 BUMDes,” tegas Jokowi, saat membuka Rakornas BUM Desa dan peluncuran sertifikat Badan Hukum BUM Desa di Hotel Bidakara Jakarta, Senin (20/12/2021).
Secara statistik, Presiden Jokowi mengakui jumlah BUMDes terus bertambah. Namun, secara kualitas terutama dalam membantu pelaku usaha kecil di desa harus kembali dilihat.
Presiden Jokowi menginginkan agar kegiatan BUMDes di lapangan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. Kepala Negara tak ingin BUMDes justru bertindak sendiri.
“Jangan hanya dapat plang, sertifikat badan hukum kemudian buat plang. Misalnya BUMDesa, Desa Sukamakmur, hanya itu saja. Tapi kegiatannya tidak ada. Kualitas kegiatan tidak jelas,” wejang Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi menegaskan, BUMDes harus mengambil peran dalam kegiatan ekonomi. Dan tak ingin kehadiran BUMDes justru mematikan pelaku usaha kecil.
“Jangan sampai justru mematikan ekonomi rakyat yang sudah ada misalnya di desa ada toko-toko yang kecil 5-10 BUMDes bikin toko yang lebih gede yang 10 mati yang ini hidup gede. Bukan itu,” tegas Presiden Jokowi.
“Saudara-saudara ini harus memicu mentrigger dari yang 10 jadi 20 yang 10 jadi menengah atau besar, tugas itu yang kita inginkan bukan mematikan yang sudah ada,” jelas Presiden Jokowi.
Untuk diketahui, sejak 2014 hingga saat ini, pemerintah sudah menggelontorkan dana sebesar Rp 400,1 triliun. Mulai dari 2015 Rp 20,8 triliun, (tahun) 2016 Rp 46,7 triliun, (tahun) 2017 Rp 59,8 triliun, (tahun) 2018 Rp 59,8 triliun, (tahun) 2019 Rp 69,8 triliun, (tahun) 2020 Rp 71,1 triliun, dan terakhir (tahun) 2021 Rp 72 triliun. (brint)
