Jakarta, JNN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bakal memangkas sistem rujukan berjenjang. Langkah itu dilakukan seiring dengan rencana penghapusan kelas rawat inap di rumah sakit bagi peserta BPJS Kesehatan pada tahun ini. Kepastiannya diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti.
Program penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dijalankan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dengan pemangkasan sistem rujukan berjenjang, diharapkan layanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan bakal makin optimal.
“Rujukan berjenjang itu harus kita perbaiki, jangan sampai terlalu banyak. Bisa kita kurangi sehingga pasien lebih enak begitu,” ucap Ghufron saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR, belum lama ini.
Ghufron menyatakan, komitmen itu harus didukung dengan penyesuaian tarif Indonesia Case Base Groups (INA-CBGs) untuk menopang kinerja fasilitas layanan kesehatan di tengah masyarakat.
“Lalu untuk penyesuaian tarif bagaimana rumah sakit itu tidak terlalu rendah, sehingga tidak berbuat fraud,” ucap dia.
Ghufron memaparkan, kepentingan peserta BPJS Kesehatan tidak dikurangi selepas implementasi KRIS secara bertahap di masa mendatang. Pelayanan kepada peserta BPJS Kesehatan selama ini pun terbatas, karena minimnya fasilitas kesehatan di rumah sakit.
Sedangkan, dalam rapat kerja tersebut, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyebut, rencana penghapusan kelas rawat inap di rumah sakit untuk peserta BPJS Kesehatan, dilakukan untuk menjaga arus kas dana jaminan sosial yang dihimpun BPJS Kesehatan tetap positif.
Budi Gunadi berharap, penerapan KRIS akan dapat memperluas cakupan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Intinya kita tidak mau BPJS Kesehatan itu defisit, tapi kita harus pastikan BPJS itu tetap positif tapi mampu meng-cover lebih luas lagi dengan layanan standar,” harap Budi Gunadi. (zul)
