Pilkada Surabaya 2024: Kontroversi Kursi Kosong Mengguncang Debat Publik
Jendelanusanews com Surabaya, 16 Oktober 2024 – Kontroversi mengenai keberadaan kursi kosong di panggung debat publik Pilkada Surabaya 2024 semakin memanas, menyusul ancaman dari kelompok relawan kotak kosong yang menginginkan simbol tersebut disediakan selama acara berlangsung.
Tuntutan ini diusung oleh Heru Satrio, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, yang berpendapat bahwa kursi kosong merupakan representasi penting bagi masyarakat yang tidak ingin memilih pasangan calon tunggal, Eri Cahyadi-Armuji.
Heru menegaskan bahwa mereka telah resmi mengajukan permintaan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya. “Saya sudah sampaikan ke Ketua KPU Surabaya, Mas Nano.
Kalau tidak ada kursi kosong di atas panggung, saya bubarkan debat publiknya,” ujar Heru pada Selasa (15/10/2024). Dalam pandangannya, keberadaan kursi kosong akan memberikan simbolisasi pilihan bagi warga yang merasa tidak terwakili oleh calon tunggal dalam pemilihan ini.
Debat publik ini menjadi sorotan karena Eri Cahyadi-Armuji adalah calon tunggal yang didukung oleh 18 partai politik. Keberadaan kursi kosong di panggung dianggap sebagai pernyataan bahwa pilihan lain
tetap ada meskipun hanya ada satu pasangan calon. Heru menjelaskan bahwa, “Selama kursi kosong itu ada, kami akan tenang. Tapi jika tidak ada, kami akan bertindak. MAKI Jatim yang akan membubarkan debat.”
Namun, Ketua KPU Kota Surabaya, Suprayitno, menanggapi tuntutan tersebut dengan tegas.
Ia menyatakan bahwa tidak ada regulasi yang mengharuskan KPU untuk mengundang pendukung kotak kosong dalam debat publik. “Diksinya bukan peserta, jadi kami hanya mengundang pendukung paslon Eri-Armuji,” kata Suprayitno.
Kontroversi ini menambah ketegangan dalam suasana politik menjelang Pilkada, di mana relawan kotak kosong berharap agar simbol tersebut diakui dalam proses demokrasi.
Kami ingin memastikan bahwa meskipun ada calon tunggal, masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat mereka,” ujar Heru.
Dengan debat publik yang semakin dekat, perhatian kini tertuju pada bagaimana KPU Surabaya akan merespons tuntutan tersebut. Apakah
mereka akan mengakomodasi keinginan relawan atau tetap berpegang pada regulasi yang ada? Situasi ini mencerminkan dinamika politik yang berkembang menjelang pemilihan,
di mana simbol-simbol seperti kursi kosong dapat menciptakan dampak besar dalam persepsi publik.
Pilkada Surabaya 2024 menjadi perhatian masyarakat, bukan hanya karena calon tunggal yang ada, tetapi juga karena potensi munculnya protes dan ketidakpuasan dari segmen-segmen masyarakat yang merasa terpinggirkan.
Dengan adanya tuntutan ini, diharapkan akan ada dialog konstruktif antara KPU dan berbagai pihak untuk memastikan bahwa proses demokrasi tetap berlangsung dengan baik, serta memberikan ruang bagi semua suara dalam masyarakat.(Nns)
