Jendelanusanews.com,Tulungagung– Kebijakan penghentian sementara (suspensi) dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung dipertanyakan. SPPG di Desa Karanganom, Kecamatan Kauman, Tulungagung, yang diketahui masuk daftar suspensi periode Maret–April 2026, diduga masih menjalankan aktivitas operasional hingga saat ini.
Fakta di lapangan tersebut memunculkan tanda tanya besar:apakah aturan benar-benar ditegakkan, atau justru diabaikan?
Secara ketentuan, dapur MBG yang disuspensi wajib menghentikan seluruh aktivitas produksi dan distribusi sampai dinyatakan layak kembali. Namun indikasi operasional yang masih berjalan membuka dugaan adanya:
kelonggaran pengawasan
celah dalam sistem pengendalian
atau ketidaksinkronan antara kebijakan dan praktik di lapangan
Jika kondisi ini benar, maka persoalan tidak lagi sekadar administratif, tetapi berpotensi menyentuh aspek keamanan pangan dan keselamatan penerima manfaat, terutama siswa sekolah.
Sorotan pun mengarah pada fungsi pengawasan dan koordinasi di tingkat wilayah, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan kepatuhan setiap dapur MBG.
Di sisi lain, operasional dapur tanpa kejelasan status berpotensi melanggar:
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Dengan konsekuensi mulai dari sanksi administratif hingga kemungkinan proses hukum jika terbukti berdampak pada kesehatan.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi mengenai:
apakah status suspensi telah dicabut
jika belum, mengapa aktivitas dapur masih berlangsung
serta siapa yang bertanggung jawab atas pengawasan di lapangan
Tanpa transparansi dan tindakan tegas, program MBG berisiko kehilangan kepercayaan publik—padahal menyangkut kebutuhan dasar dan keselamatan generasi muda.
