Surabaya,JNN-Mencuatnya isu yang akhir-akhir ini timbul bagi keresahan masyarakat di Jawa Timur, dimana sistem kepemimpinan dengan menerapkan mengembangkan dakwah, atau disebut khilafah, lagi lagi beredar di berbagai daerah, Jum’at (14/7/2023).
Di Indonesia sendiri kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia berpedoman terhadap Pancasila, dimana makna yang di ambil sebagai landasan adalah ideologi.
Oleh karena itu untuk menangkal isu berkembangnya Radikal khilafah di Jawa Timur, Patriot Garuda Nusantara (PGN) Makowil Jatim mengajak para tokoh agama, ahli bidang hukum maupun elemen masyarakat berdiskusi publik (webinar) guna memerangi perpecahan persatuan dan keutuhan NKRI di Museum Auditorium Tugu pahlawan Surabaya, kamis, (13/7/23)
Acara diskusi publik ini di hadiri 4 Nara sumber di antaranya Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, yang di wakili Kabid Pengawas Nasional dan pengamanan konflik Jefri Subur Laksana, Ketua Fatwa MUI Jawa Timur KH. Ma’ruf Khozin, Pakar Hukum Unair Haidar Adam SH.LLM. Serta Senopati Patriot Garuda Nusantara Dr. KH. Nuril Arifn Husein, MBA.
Mengambil tema Bangkitnya Bahaya Laten dan Paham Khilafah KH.Nuril Arifin menjelaskan,” beberapa unsur kondisi keadaan yang menjadi sangat berbahaya jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka di kekuatan rakyat harus berani dan tegas mengambil pertahanan dan keamanan jika faham itu benar terjadi dan dapat merusak konsep keseluruhan nilai yang ada.
Seperti halnya Pondok pesantren Al Zaitun, Nuril menambahkan itu sudah jelas embrionya melahirkan bibit bibit introleransi menjadi radikal, bahkan sudah bercita cita membentuk negara Islam Indonesia, artinya musuh utama kesatuan Republik Indonesia bukan pasal yang di anggap enteng dalam pelanggaran hukum, Ucapnya.
Maka langkah pemerintah kedepan harus tegas, ia pun mengungkapkan kekuatan negara di milter maupun hukum sudah kuat, kan punya TNI, punya Panglima, punya Polisi, punya Halim, punya Jaksa punya aparat yang lain tinggal turunkan saja imbuhnya.
Oleh karena itu, kelompok-kelompok yang menyerukan penerapan sistem kepemimpinan khilafah tidak perlu memaksakan kehendak agar sistem tersebut berlaku di Indonesia. Secara otomatis, khilafah akan tertolak karena sudah ada kesepakatan sistem pemerintahan republik.
Jadi harapan kami kedepan masyarakat harus mulai beranilah kalau kita melihat copet jalan, rampok jalan, maling jalan karna tidak ada keberanian mengandalkan kemanjaanya karena di jaga oleh polisi dan TNI, Polisi kita tidak cukup menjaga keamanan Bangsa. TNI kita tidak cukup karna doktrinnya tidak menembaki rakyat, tapi menembaki musuh, dunia belum bisa membedakan mana musuh yang jelas dan mana musuh tidak jelas, terangnya (*hd).
