Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung Persetujuan Bersama Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
Jendalanusanews.Com,Tulungagung –
DPRD Kabupaten Tulungagung menggelar rapat paripurna untuk membahas dan menyetujui Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 serta Ranperda tentang RPJPD 2025-2045. Rapat paripurna yang dipimpin oleh. Marsono SSos dan dihadiri Pj Bupati Tulungagung, Dr Ir Heru Suseno MT, itu adalah Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan Ranperda Badan Usaha Milik Desa (BUMD).
Namun demikian, meski menyetujui pengesahan empat Ranperda menjadi Perda, semua Fraksi memberi catatan.
Fraksi Gerindra yang mewakili tujuh Fraksi dalam pandangan akhirnya yang dibacakan oleh Adrianto SPd menyampaikan catatan di antaranya, “anggaran Dinas Pendidikan sebesar 36 persen yang sudah melebihi mandatory spending dari amanat undang-undang agar dimanfaatkan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik,”paparnya.
Sedang rincian dari Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, yakni di sisi pendapatan Rp 2.842.992.133.179, 36. Kemudian di sisi belanja Rp 2.916.554.778.174,19 persen sehingga mengalami defisit Rp 73.562.644.994,83.
Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan Rp 477.597.953.760,37 serta pengeluaran pembiayaan Rp 30.000.000.000,00 sehingga pembiayaan netto Rp 477.597.953.760,37.
Dan SILPA tahun berkenaan Rp 374.035.308.755,54.
Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna juga disampaikan laporan Badan Anggaran oleh Andri Santoso Amd Kep. Selain juga disampaikan laporan Pansus I oleh Rijal A’bdulloh SIP dan laporan Pansus IV oleh H Nurhamim SAg.
Pj Bupati Heru Suseno, dalam sambutannya menyatakan, Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota Dewan yang telah bekerja keras untuk mencermati, meneliti, mengoreksi serta menyempurnakan empat Ranperda yang telah disetujui bersama menjadi Perda.
“Ranperda yang telah disetujui tersebut akan diproses lebih lanjut untuk dievaluasi oleh Gubernur Jatim,”tegasnya.
‘Pj Bupati Heru Suseno juga menyebut RPJPD Kabupaten Tulungagung tahun 2025 – 2045 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Tulungagung baik Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan Visi, Misi, dan arah Pembangunan yang disepakati bersama,”pungkasnya.
Rapat paripurna ini ditutup dengan harapan bahwa implementasi dari Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan RPJPD 2025-2045 dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung. (Ari A)
